Sabtu, 28 Maret 2009

NEWS : KAMPANYE PKS DI SEMARANG Hidayat Nurwahid : PKS Konsentrasi Pemilu Legislatif

Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti kampanye akbar di Lapangan Tri Lomba Juang Semarang, Sabtu (28/3), menghadirkan juru kampanye nasional Ketua Dewan Syuro DPP PKS RI Hidayat Nurwahid dan anggota DPR RI Zuber Syafawi.
Dalam orasi politiknya, Hidayat menegaskan, PKS partai yang bersih, meskipun sering diserang dengan fitnah. Dia mengajak kader dan simpatisan PKS untuk menyikapi fitnah tersebut dengan tidak membalas dengan fitnah.
Hidayat juga menegaskan masih terlalu dini membicarakan soal calon presiden saat ini. PKS masih berkonsentrasi untuk menghadapi pemilu legislatif. Nurwahid berharap masyarakat menentukan pilihan 9 April mendatang berdasarkan kualitas caleg, bukan karena popularitas calon presiden (Capres) yang diusung. Jangan sampai masyarakat terjebak pada Caleg yang hanya berlindung pada popularitas Capres.
“Pemilu 9 April untuk memilih calon anggota legislatif, bukan calon presiden. Jangan sampai masyarakat memilih partai atau Caleg berdasarkan Capres yang diusung. Pilihlah partai dengan caleg yang bersih dan berkualitas sehingga bisa menghasilkan undang-undang yang memihak pada rakyat,” katanya.
Hidayat menyerukan kepada masyarakat khususnya kader PKS untuk mendukung gerakan anti politikus busuk dan gerakan pemilih cerdas. Melalui gerakan tersebut diharapkan masyarakat akan memilih Caleg yang berkualitas.
“Bila nantinya ada anggota legislatif dari PKS korupsi, partai akan memberi hukuman sebelum dihukum oleh yang lain. Selama saya menjadi Presiden PKS, sudah dua anggota legislatif yang dipecat. Pemilu 2009 harus menghasilkan wakil rakyat bersih,” tegas Hidayat.
Menanggapi wacana koalisi jembatan emas dan segitiga emas, Hidayat mengatakan wacana tersebut tidak akan konkret sebelum ada hasil pemilu legislatif. Untuk itu dia mengajak semua pihak untuk menyukseskan pemilu legislatif. Jangan sampai isu DPT dan pengunduran jadwal Pemilu bisa mengagalkan pelaksanaan pemilu. Jika Pemilu gagal, wacana koalisi yang dibangun partai-partai tidak akan ada gunanya.
Ketua DPW PKS Jateng Arif Awaludin mengatakan PKS mentargetkan 20 persen suara pada Pemilu 9 April mendatang. Dari hasil survey yang dilakukan PKS, saat ini setidaknya PKS sudah memperoleh dukungan 15 persen. “Kami akan berupaya keras untuk memenuhi target DPP PKS Jateng harus meraih 20 persen suara,” tegas Arif Awaludin. Untuk itu PKS menampilkan kader terbaiknya di daftar Caleg.
Untuk Capres, Arif menargetkan Hidayat Nurwahid bisa maju dalam pencalonan presiden. Jika memang harus berkoalisis, DPW PKS Jateng mengharapkan Hidayat Nurwahid bisa dipasangkan dengan SBY. Ketokohan Hidayat Nurwahid menurut Arif sudah teruji di level nasional saat memimpin lembaga MPR.
“Sejumlah produk hukum berupa amandemen UUD 1945 berhasil dilakukan oleh MPR. Ini berkat kepemimpinan yang kuat dari Hidayat Nurwahid, mengingat beragamnya golongan, faksi dan kepentingan yang ada di MPR,” katanya.
Untuk menguatkan modal Hidayat Nurwahid sebagai kandidat Capres/Cawapres, PKS Jateng menargetkanHidayat menang telak dalam pemilu legislatif. Hidayat saat ini merupakan satu-satunya kandidat Capres/Cawapres yang berani bersaing dalam pemilu legislatif. Untuk itu PKS Jateng mentargetkan suara untuk Hidayat mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP), sehingga yang bersangkutan mempunyai legitimasi kuat untuk bersaing dalam bursa Capres/Cawapres, karena memiliki dukungan massa yang riil.

1 komentar:

David Pangemanan mengatakan...

INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan
demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha.
Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska
justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal
di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku
Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi
melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak
'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'. Maka benarlah statemen KAI : "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap". Bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah sangat jauh sesat terpuruk dalam kebejatan. Quo vadis hukum Indonesia?

David
(0274)9345675