NEWS: SEMINAR NETRALITAS PNS DALAM PEMILUKADA Netralitas PNS Terjebak Dalam Lingkaran Setan

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) nampaknya telah terjebak dalam lingkaran setan. Tingginya syahwat politik PNS untuk mencalonkan diri dan mendukung salah satu calon nampaknya semakin membawa PNS ke dalam ketidaknetralan dalam menghadapi Pemilukada.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional “Pemilukada di Tengah Tarik Ulur Netralitas PNS” yang diadakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Propinsi Jawa Tengah di Vina House Kawasan Siranda Semarang, Kamis (8/4).
Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Diah Anggraeni SH MM mengakui netralitas PNS yang terjebak dalam lingkaran setan. Menurutnya, calon incumbent dan calon dari PNS berpotensi pengaruhi netralitas PNS. Hal tersebut karena pembinaan karier PNS ada di tangan kepala daerah.
“Saat ini, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian PNS ada di tangan kepala daerah. Kepala daerah memiliki kekuasaan untuk mengangkat, mengganti dan memberhentikan jabatan negeri PNS. Hal tersebut akhirnya pengaruhi netralitas PNS,” kata Diah.
Adanya PNS yang memiliki syahwat politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau mendukung salah satu calon untuk kepentingan pribadi dan kariernya disebutnya sebagai setan-setan yang membawa PNS ke dalam lingkaran ketidaknetralan.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Kinerja dan Perundangan Badan Kepegawaian Negara Kuspriyo Murdono yang juga hadir sebagai pembicara. Menurutnya, pengaruh politik terhadap netralitas PNS mengakibatkan adanya praktek balas jasa dan balas dendam yang dilakukan kepala daerah kepada PNS.
“Kepala daerah akan lebih mengutamakan PNS yang mendukungnya dalam pencalonan. Tidak heran setelah kepala daerah terpilih, akan terjadi pengangkatan, penggantian atau pemberhentian kepala SKPD. Hal tersebut tidak lepas dari praktek balas jasa dan balas dendam yang dilakukan kepala daerah,” kata Kuspriyo.
Pembicara lain, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dr Suhatmansyah mengatakan, otonomi daerah telah mengalami pergeseran makna. Seharusnya, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola pemerintahan di daerah, bukan memberikan kekuasaan kepada kepala daerah. Prakteknya, seringkali kepala daerah merasa sebagai penguasa di daerah sehingga bisa melakukan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian SKPD sesuai kepentingannya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini MSi mengatakan, Bawaslu beserta jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan melakukan pengawasan terhadap PNS yang terlibat dalam kegiatan politik. Namun Hidayat mengatakan, sebagai pengawas, Bawaslu ibarat wasit tanpa peluit.
“Pengawas Pemilu ibarat hanya hakim garis dalam pertandingan sepak bola, yang hanya bisa mengangkat bendera bila terjadi pelanggaran, namun keputusan ada di wasit yang punya peluit. Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU dan penegak hukum. Keputusan bersalah atau sanksi yang dijatuhkan tidak ada di tangan Bawaslu,” kata Hidayat.
Untuk itu, Hidayat berharap adanya revisi terhadap kewenangan Bawaslu. Khusus keterlibatan PNS dalam kegiatan politik, kata Hidayat, Bawaslu akan menjalin kerja sama dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri untuk menindak PNS yang terlibat kegiatan politik. Ketua Umum Korpri Diah Anggraeni mengatakan, Korpri memiliki kewenangan terhadap PNS yang melanggar aturan, termasuk aturan tentang netralitas PNS dalam politik.
Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Susilo Utomo SU mengatakan, birokrasi seharusnya bersifat apolitis. Namun hal tersebut sulit terjadi karena birokrasi di Indonesia bersifat politis. Hal tersebut dikarenakan birokrasi dibentuk oleh kepala daerah sehingga kepentingan politik di balik kepala daerah ikut bermain dalam pembentukan birokrasi.
“Hal tersebut diperparah dengan sikap parpol di Indonesia yang hanya menjadi perahu politik. Parpol tidak mengusung kader partainya, namun mengusung orang lain, termasuk PNS, yang memiliki banyak dana untuk membeli perahu politik,” kata Susilo.

NEWS: DIREKTUR BANK DUNIA DI UNDIP Perekonomian Indonesia Tumbuh Secara Signifikan

Menghadapi krisis ekonomi global tahun lalu, perekonomian Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah cukup efektif untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global. Apalagi kinerja ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir memang menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.
Direktur Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim von Amsberg PhD mengatakan hal tersebut dalam kuliah umum bertema “Peran World Bank dalam Memberantas Kemiskinan di Dunia Pada Umumnya dan di Indonesia pada Khususnya” di Kampus FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan Semarang, Rabu (7/4).
“Perekonomian Indonesia sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah berjalan efektif. Perekonomian Indonesia bisa tumbuh karena pemerintah berusaha semampunya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,” kata Amsberg.
Amsberg menambahkan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan pada 2004-2005. Pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia saat itu di atas Filipina, Malaysia bahkan Korea. Indonesia juga memiliki potensi kekuatan tenaga kerja muda yang cukup besar. Potensi tersebut membuat Indonesia sebagai salah satu pusat industri berbasis tenaga kerja, seperti halnya China.
Menanggapi tudingan bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 merupakan tanggung jawab Bank Dunia dan IMF, Amsberg mengatakan bahwa ada perbedaan peran antara Bank Dunia dan IMF.
“Bank Dunia hanya memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang yang mengutamakan isu jangka panjang dan hanya fokus pada sektor tertentu saja. Sedangkan IMF merupakan lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman kepada semua negara, kaya atau miskin, untuk jangka pendek dan fokus pada kinerja ekonomi makro,” tutur Amsberg. Berdasarkan perbedaan peran tersebut, menurut Amsberg, daripada mencari siapa yang salah pada krisis moneter 1998, lebih baik dipikirkan untuk meningkatkan perekonomian di masa datang.
Secara umum, Bank Dunia yang memiliki anggota 185 negara termasuk Indonesia, bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam berinvestasi untuk pembangunan Indonesia. Wujud kemitraan tersebut dalam hal pembangunan berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan publik, pengurangan kemiskinan, dan pendidikan.
“Salah satu program Bank Dunia, yaitu pembangunan berbasis masyarakat yang menggunakan pendekatan pedesaan dan perkotaan, bahkan diadopsi Pemerintah Indonesia sebagai program nasional yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Di bidang pendidikan, Bank Dunia ikut serta dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Amsberg.
Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur, kata Amsberg, Bank Dunia juga terlibat dalam pendanaan sejumlah program sistem sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional dan jalan kabupaten/kota, serta pembangunan transmisi tenaga listrik dan pengembangan energi alternatif. Amsberg menegaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan laju perekonomian. Dengan adanya fasilitas jalan yang memadai, misalnya, akan memudahkan distribusi barang dan jasa sehingga meningkatkan aktifitas perdagangan.

NEWS : FISIP Undip Adakan Workshop Penulisan Karya Ilmiah

SEMARANG (FON)- Untuk menyeragamkan sistematika penulisan karya ilmiah, khususnya skripsi yang disusun mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengadakan Workshop Penulisan Karya Ilmiah di Hotel Santika Premiere Jalan Pandanaran Semarang, pada Kamis (21/

Dalam sambutan pembukaannya, Dekan FISIP Undip Drs Warsito SU mengatakan, workshop yang diikuti seluruh dosen FISIP Undip bertujuan untuk membakukan sistem penulisan karya ilmiah, yang akan digunakan dosen dalam proses pembimbingan skripsi, penelitian dan penulisan karya tulis untuk Jurnal Ilmu Sosial (JIS) dan Majalah Ilmu Sosial Forum.

“Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas FISIP, sesuai dengan visi dan misi Undip sebagai universitas riset, maka kualitas tulisan karya ilmiah, jurnal dan publikasi ilmiah yang lain harus ditingkatkan,” kata Warsito.

Pada workshop tersebut, disepakati bahwa penulisan skripsi mahasiswa, terutama halaman kata pengantar, motto, dan persembahan harus ditulis sesuai aturan baku dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini karena, selama ini mahasiswa sering menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada halaman persembahan.

“Halaman persembahan sering ditulis dengan bahasa gaul dan menggunakan kata-kata yang romantis. Karena skripsi merupakan karya tulis ilmiah, seharusnya seluruh isi skripsi menggunakan bahasa yang ilmiah,” kata Dosen Ilmu Pemerintahan Dra Rina Martini MSi.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Drs Ari Setyadi yang membawakan materi “Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah”, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis itu berbeda. Karena adanya kemungkinan pemaknaan yang ambigu atau ganda, para penulis karya ilmiah, termasuk dosen yang membimbing penyusunan skripsi mahasiswa, harus mencermati penggunaan tanda baca.

“Selain tata bahasa yang digunakan benar, kalimat juga harus memiliki tata logika yang benar. Harus ada keterpaduan antara tata bahasa yang benar dan tata logika yang benar,” kata Ari.

Selain membahas tentang gaya penulisan karya ilmiah dan bahasa Indonesia yang benar, workshop tersebut juga membahas tentang pedoman skripsi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta pembaruan persyaratan pembimbingan dan ujian skripsi. Seluruh materi yang dibahas pada workshop tersebut merupakan hasil diskusi tim kecil yang telah dibentuk sebelumnya untuk menyusun pedoman penulisan karya ilmiah.

(Dewanto Samodro, Reporter FISIP Online News)