Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebenarnya memiliki legitimasi yang kuat karena terpilih berdasarkan suara terbanyak, bahkan melebihi suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sayangnya legitimasi tersebut tidak didukung lembaga yang kuat. Hal tersebut dikarenakan lembaga DPD sampai saat ini belum memiliki peran yang optimal.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbatas Pakar-DPD RI Daerah Pemilihan (DP) Jawa Tengah ”Revitalisasi Peran DPD RI” yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) Semarang, Sabtu (23/5) di Hotel Santika Jalan A Yani Semarang.
Dekan FISIP Undip Drs Warsito SU sebagai pembicara mengatakan peran DPD masih kurang dikenal oleh masyarakat karena UUD 1945 yang telah diamandemen masih belum memberi tempat yang cukup bagi DPD sebagai lembaga legislatif.
”Selama ini peran DPD hanya mengusulkan kepada DPR untuk pertimbangan DPR saja, jadi ada kesan DPD hanya bawahan DPR,” kata Warsito.
Hal tersebut, menurut Warsito, karena adanya kepentingan di DPR yang sengaja memarjinalkan peran DPD. Majelis Permusyarawaratan Rakyat (MPR) yang mempunyai hak untuk mengamandemen UUD 1945 dikuasai oleh DPR, sehingga amandemen UUD 1945 merupakan tirani demokrasi oleh DPR.
Asisten I Pemeritah Propinsi Jateng Drs Pudjo Kiswantoro yang juga pembicara mengatakan hal senada. Menurutnya DPD merupakan lembaga politik namun tidak memiliki kekuasaan politik, sehingga perlu ada perubahan sistem untuk memberi peran yang lebih besar kepada DPD.
“Untuk itu tidak hanya DPD yang harus menyuarakan, tetapi semua pihak terutama pemerintah daerah, akademisi dan lembaga non pemerintah lainnya,” kata Pudjo.
Pudjo juga berpendapat DPD harus mampu mewakili potensi daerah dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah. Guru besar Fakultas Ekonomi Undip Prof FX Sugiyanto juga mengatakan hal senada, bahkan Sugiyanto memaparkan isu-isu ekonomi utama yang dihadapi Jateng sebagai masukan bagi anggota DPD RI DP Jateng 2009-2014 terpilih.
Anggota DPD RI DP Jateng 2009-2014 terpilih Dr Sulistiyo MPd mengungkapkan harapan dan keinginnya bersama anggota DPD terpilih lainnya.
“Kami akan memperjuangkan perubahan sistem dan susunan kedudukan DPD, memaksimalkan fungsi dan wewenang DPD yang terbatas serta membangun kekuatan politik untuk untuk mengimbangi kekuatan DPD. Kami berharap DPD bisa lebih berperan dan bermanfaat,” kata Sulistiyo.
Sementara itu, Pengajar Jurusan Pemerintahan FISIP Undip Drs Susilo Utomo SU mengatakan perlu strategi untuk memaksimalkan peran DPD. Susilo mengungkapkan pentingnya lobby dan membangun jaringan hingga ke tingkat kabupaten/kota tidak hanya propinsi saja.
”DPD merupakan lembaga milik daerah hingga kabupaten/kota sehingga DPD juga harus mengakomodir aspirasi dari kabupaten/kota,” kata Susilo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar