Peneliti CSIS J Kristiadi optimis, meskipun dalam persiapan banyak kendala, Pemilu Legislatif 2009 akan berjalan sukses dan lancar. Menurutnya, kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), akibat pembenahan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, ulah sejumlah oknum dalam penggelembungan suara pada sejumlah pilkada juga turut mengacaukan DPT.
Demikian disampaikan J Kristiadi usai berbicara pada Seminar Nasional “Politik Transaksional terhadap Ancaman Demokrasi” yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Propinsi Jawa Tengah di Gedung Rektorat Universitas Negeri Semarang, Sekaran Gunungpati, Kamis (2/4).
Prediksi J Kristiadi, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 sebesar 80 persen. “Angka golput saya kira hanya sebesar 20 persen saja. Itupun golput administrastif, artinya menjadi golput karena kesalahan administrasi, seperti tidak terdaftar dalam DPT,” katanya.
Meskipun Pemilu Legislatif 2009 akan berjalan lancar, mantan Ketua KPU Jawa Tengah Dra Fitriyah MA, ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/4) mengatakan, kualitas Pemilu Legislatif 2009 perlu dipertanyakan. “Secara prosedural mungkin sukses dan lancar. Tapi dari segi kualitas perlu dipertanyakan, karena hingga saat ini persiapan masih kacau. Kekacauan tersebut akan mengurangi kualitas pemilu,” katanya.
Menurutnya, segala kekacauan yang terjadi menjelang Pemilu Legislatif, seperti kisruh DPT dan ketidakjelasan pendistribusian logistik, tidak akan terjadi bila KPU bekerja efektif dan efisien. Bila dibandingkan Pemilu 2004, persiapan KPU ketika itu lebih sempit, yaitu hanya 55 hari. “Karena memiliki waktu yang relatif lebih panjang, seharusnya permasalahan pendistribusian logistik tidak menjadi masalah,” ungkapnya.
Permasalahan DPT juga tidak perlu terjadi, karena menurutnya KPU hanya tinggal melakukan pemutakhiran data saja. Permasalahannya, petugas pemutakhiran data tidak bekerja sebagaimana mestinya karena permasalahan upah. “Pemilu 2004, KPU bekerjasama dengan BPS yang melakukan pendataan sendiri. Pemilu 2009 kan hanya perlu pemutakhiran data saja,” tuturnya.
Meskipun permasalahan DPT tidak selesai hingga pemilihan 9 April, Fitriyah optimis tidak akan teradi kecurangan. Di TPS, semua pihak yang berkepentingan mulai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga saksi-saksi dari partai akan memiliki dokumen yang sama, sehingga dapat meminimalisir kecurangan.
Terkait sosialisasi yang dilakukan KPU, Fitriyah menilai masih sangat kurang. Menurutnya, KPU seharusnya melakukan sosialisasi yang lebih gencar, baik menggunakan iklan di media massa maupun simulasi dengan mengerahkan massa. Permasalahannya, anggaran KPU tidak memungkinkan KPU untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif.
“Sosialisasi dari caleg justru lebih banyak. Tapi sosialisasi dari caleg itu merupakan kampanye agar masyarakat mendukung atau memilih, bukan sosialisasi tentang mekanisme pemilu,” kata Fitriyah.
Lemahnya sosialisasi pemilu, juga diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Prof Dr Sasa Djuarsa Sendjaja. Menurutnya, iklan pemilu yang dilakukan KPU di televisi kurang efektif dan kurang intensitasnya. Tetapi Sasa Djuarsa memaklumi, karena rendahnya anggaran KPU.”Bila dibandingkan dengan anggaran partai jelas kalah jauh. Anggaran KPU untuk iklan di televisi hanya sekitar Rp 30 juta. Bandingkan dengan salah satu partai yang mencapai Rp 50 Miliar untuk iklan di televisi,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar